Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Dasar Ketetapan KPPT


Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Utara didasarkan pada aturan dan ketetapan sebagai berikut:

1. DASAR KETETAPAN

  1. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
  2. Permendagri No 24 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  3. Permendagri No 20 Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.
  4. Perda KLU No 12 Tahun 2012 Tentang perubahan atas perda KLU No 11 tahun 2010 tentang Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Lombok Utara

 

2. DASAR HUKUM

  1. SK. Bupati No 256/ 11/KPPT/ 2013 Tentang Pelimpahan Sebagain Wewenang Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Utara untuk Menandatangani Keputusan Tentang Perizinan.
  2. SK. Bupati No 258/12/KPPT/2012 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Perizinan Kab. Lombok Utara
  3. Peraturan Bupati Lombok Utara No 13 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kab. Lombok Utara
  4. Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Retribusi Usaha Golongan Tertentu.