Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Latar Belakang


Dalam menyongsong era globalisasi dan akan segera diberlakukanya pasar bebas tentunya akan terjadi kompetisi yang ketat dalam bidang usaha maupun investasi , terlebih lagi potensi wisata , pertanian dan perkebunan yang dimilki oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara sangat menjanjikan bagi para investor asing dan investor dalam negeri untuk berinvestasi yang selanjutnya akan banyak membutuhkan informasi peluang usaha, perizinan maupun dokumen lainya.

Kondisi pelayanan perizinan yang cukup rumit dikarenakan membutuhkan waktu yang lama dengan prosedur yang cukup rumit akibat pelayanan yang tidak terkonsentrasi di satu tempat saja menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Ditambah lagi dengan kesulitan penentuan tolak ukur kinerja masing-masing SKPD akibat dari pengurusan perizinan yang terpisah-pisah, hal ini seolah menjadi batu sandungan yang cukup menjadi penghalang tercapainya harapan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tersebut. Berbekal Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah sebuah Lembaga dengan nama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau disingkat dengan KPPT.